Prinsip dan
Nilai Pengembangan Masyarakat
Makalah
Dibuat guna
memenuhi tugas Matakuliah Dasar Pengembangan Masyarakat yang di ampu oleh:
Erwin Nur
Rif’ah, MA,Ph.D
Disusun oleh:
Jufriyanto (D20152007)
Fakultas
Dakwah/PMI
Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Jember
September 2016
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latara belekang
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah lama
disadari sebagai hal yang penting dan perlu diwujudkan. kesadaran ini semakin
meningkat setelah terjafi perubahan besar dalam sistem pemerintahahn dan
kenegaraan sejak tahun 1997,yang di tandai dengan bangkitnya era repormasi.
Berbagai gerakan telah mendesak kesadaranuntuk mewujudkan demokrasi, keadilan,
keterbukaan dan kesempatanyang luas bagi masyarakatuntuk turut mengambil bagian
dalam berbagai proses pembangunandi segala aspek kehidupan.
Model pemberdayaan masyarakat dikembangkan untuk
memfasilitasi terwujudnya kedaulatan rakyat yang mampu mengatasi
permasalahan-pemasalahan masyarakat secara partisipatif,aspiratif dan
berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, dalam kenyataannya
upaya tersebut belum begitu menggembirakan. Program pemberdayaan, belum
sepenuhnya diikuti dengan menguatkan kelompok atau institusi yang benar-benar
dapat menyalurkan aspirasi dan mengembangkan inisiatif masyarakat
lokal.keikitsertaan masyarakat dalam proses kebijakan masih belum jelas dan
masih ditempatkan sebagai sasaran program yang kadang-kadang tersisihkan oleh
desakan kepentingan kelompok tertentu yang berorientasi pada suatu tujuan.
B.
Rumusan Masalah
1.
Apa saja prinsip-prinsip comunity
devlopmen...?
2.
Apa saja nilai-nila dari cominity devlopmen......?
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat
Ada
22 prinsip dalam pengembangan masyarakat, dan ke-22 prinsip yang akan
diuraiakan berikut ini hanya layak dinilai sebagai sebuah rambu-rambu dalam pelaksanaan pengembangan
komunitas.Prinsip-prinsip pengembangan komunitas yang sebagaimana sudah disebut
terdiri dari 22 prinsip yaitu :
1.
Pembangunan
Terpadu
Pembangunan sosial, ekonomi, budaya,lingkungan hidup, kepribadian dan
spiritual merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap komunitas. Karena itu,
program pengembangan komunitas hendaklah mencakup keseluruhan aspek pembangunan
tersebut.Meskipun demikian, sering ditemui bahwa suatu komunitas lebih menonjol
di satu atau dua aspek tertentu dari berbagai kebutuhan pembangunan yang
disebut itu. Karenanya aspek-aspek yang paling lemahlah yang lebih memperoleh
prioritas perhatian dalam program pengembangan komunitas. Aspek-aspek
pembangunan prioritas tersebut diatas harus selalu menjadi bahan pertimbangan
sehingga keputusan untuk lebih berkonsentrasi pada satu atau dua aspek tertentu
(misalnya ekonomi atau sosial saja) dilakukan secara sadar dan sedapatnya
merupakan pilihan komunitas sendiri, bukan keputusan yang ditetapkan oleh para
perencana atau pekerja pengembangan komunitas yang didasarkan pada sekedar
asumsi sepihak.
Satu aspek pembangunan tertentu juga sangat mungkin digunakan untuk
mendorong kegiatan mencapai berbagai aspek pembangunan lainnya. Misalnya
program pengembangan komunitas yang berkonsentrasi pada aspek ekonomi juga
mingkin digunakan untuk mendorong kegiatan menuju tercapainya aspek
budaya dan pelayanan komunitas lainnya.
2.
Menangani
Ketidakberuntungan Struktural
Maksud utama kegiatan program pengembangan komunitas adalah tercapainya
keadilan sosial. Setiap hambatan struktural seperti diskriminasi yang berbasis
ras/etnik, agama, gender dsb harus diperhitungkan. Dengan demikian upaya
pengembangan komunitas harus selalu dijaga agar tidak justru memperkokoh atau
menciptakan hambatan-hambatan struktural tersebut. Sebaliknya harus selalu
diupayakan segala cara yang mungkin dan cocok dilakukan untuk mengurangi atau
meniadakannya.
3.
Menghargai
Hak Asasi Manusia
Pemahaman dan tekad yang kuat untuk melindungi dan melaksanakan hak asasi
manusia menjadi basis penting bagi pengembangan komunitas. Struktur upaya
pengembangan komunitas harus dirancang dengan sangat mempertimbangkan agar
tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
4.
Keberlanjutan
(Sustainability)
Sangat penting agar setiap upaya pengembangan komunitas dilakukan berbasis
pertimbangan keberlanjutan. Jika tidak maka upaya tersebut hanya akan
menghasilkan sesuatu yang bersifat sementara bahkan darisudut pandang ekologis
upaya pengembangan komunitas dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan lebih
parah. Keberlanjutan menuntut agar penggunaan segala jenis sumberdaya tak
terbarukan seminimal mungkin. Prinsip ini mengandung implikasi praktis terhadap
penggunaan lahan, gaya hidup, perlindungan sumber daya alam dan sebagainya.
5.
Pemberdayaan
(Ewpowerment)
Pemberdayaan haruslah menjadi bagian yang menyatu dalam setiap upaya
pengembangan komunitas. Pemberdayaan berarti penyediaan sumber-sumber daya
(source of power), kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan bagi komunitas agar
mereka mampu meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan mereka
sendiri dan memberi warna kehidupannya.
6.
Peningkatan Kesadaran Pada Hubungan Interaksi Antara
Individu Dengan Proses Politik
Pengembangan komunitas merupakan potensi yang sangat besar untuk
meningkatkan kesadaran politik para anggota komunitas. Hal ini merupakan juga
langkah awal paling kritis dalam peningkatan kesadaran (consiousness raising)
yang menjadi salah satu instrumen dalam rangka pemberdayaan. Tanpa peningkatan
pemahaman komunitas tentang hubungan antara pribadi dengan politik dan
sebaliknya, maka upaya pengembangan komunitas mustahil berhasil.
7.
Basis
Kepemilikan (Asset-Base) Dan Peningkatan Rasa Memiliki (Sense Of Belonging)
Pengembangan komunitas juga harus menekankan pada pengembangan basis
kepemilikan dan rasa memiliki komunitas dan atau menyediakannya jika belum ada.
Basis kepemilikan dalam konteks ini dapat dilihat dari dua konsep yaitu:
kepemilikan material dan kepemilikan atas struktur dan proses yang dilakukan
dalam komunitas.Memperluas(meningkatkan basis kepemilikan komunitas adalah
aspek penting dalam pembangunan komunitas karena hal itu akan meningkatkan
jatidiri, menjadi alasan bagi komunitas untuk terlibat dalam pengelolaandan
perolehan manfaat atas sesuatu yang menjadi milik bersama tersebut dan akan
meningkatkan efisiensi pemanfaata sumber daya.
Basis kepemilikan dan rasa kepemilikan atas struktur dan proses dalam
komunitas sangat berkaitan dengan pengorganisasian komunitas. Untuk itu
prasyarat utama adalah desentralisasi selain diperlukan upaya untuk
meningkatkan sumber daya, ketrampilan dan peningkatan rasa percaya diri.
8.
Kemandirian
(Keswadayaan)
Kemandirian
menginginkan agar sedapat mungkin menggunakan sumber daya yang tersedia dari
dalam komunitas itu sendiri dan meminimalisasi penggunaan sumber daya dari
luar.. Prinsip ini berlaku untuk setiap sumberdaya dari luar yang mungkin
diperlukan oleh komunitas (finansial, teknologi, alam, dan sumberdaya manusia).
9.
Independensi (Dalam Hubungan Komunitas Dengan
Pemerintah)
Prinsip kemandirian ini erat kaitannya dengan hubungan komunitas pemerintah
dan pihak lainnya diluar mereka sendiri. Sudah banyak bukti yang menunjukkan
bahwa upaya-upaya pengembangan komunitas yan disponsori oleh Pemerintah bukan
memandirikan dan memberdayakan komunitas tetapi malah sebaliknya menciptakan
ketergantungan dan pelemahan.
Sulit menemukan rumusan yagn tepat untuk bagaimana seharusnya Pemerintah
terlibat dalam upaya pengembangan komunitas. Karena itu sementara dapat
disebutkan bahwa dukungan Pemerintah dalam pengembangan komunitas hanya
diperlukan sebagai pemulai (starter).
10. Keselarasan Antara Pencapaian
Tujuan Jangka Pendek Dengan Visi Masa Depan.
Seolah-olah selalu ada pertentangan antara keinginan untuk segera mencapai
tujuan jangka pendek yang nyata dan terukur dengan tujuan ideal jangka panjang
ke masa depan yaitu suatu komunitas dan masyarakat yang lebih baik.
Memfokuskan lebih banyak energi pada pencapaian tujuan jangka pendek semata
akan menggagalkan pencapaian tujuan jangka panjang. Sebaliknya, mengerahkan
sebagian besar energi untuk mencapai tujuan jangka panjang akan mengundang
keputus-asaan karena seolah-olah tidak pernah menghasilkan sesuatu. Tidak
jarang bahwa komunitas itu sendiri yang berkeinginan hanya untuk
mencapai tujuan jangka pendek yang segera dapat dirasakan. Komunitas sering
tidak sabar melakukan proses-proses yang sedikit lebih panjang untuk mencapai
hasil yang berkelanjutan.
11. Pendekatan Pembangunan Yang Organik.
Pembangunan yang organik adalah kebalikan dari pembangunan yang
sentralistik dan mekanistik. Komunitas lebih bersifat organik seperti tumbuhan
daripada bersifat mekanistik seperti mesin. Karenanya, upaya-upaya pengembangan
komunitas tidakdapat diatur dan dikendalikan dengan rumus-rumus teknis
sebab-akibat sederhana tetapi lebih merupakan suatu proses dinamika yang
kompleks. Pengembangan komunitas lebih merupakan wilayah seni ketimbang wilayah
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Komunitas memiliki kapasitas terpasang internal (inheren) untuk
mengembangkan potensinya sendiri, dan karena itu upaya pengembangan komunitas
lebih pada menyediakan kondisi yang tepat yang memungkinkan pengembangan
pengembangan potensi tersebut dapat berlangsung dengan baik.+
12. Pemilihan Ritme Pembangunan
Konsekuensi
pembangunan yang organik adalah komunitas sendirilah yang sebaiknya menentukan
ritme pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengna dinamika mereka. Pemaksaan kegiatan pengembangan
komunitas akan menghasilkan kompromi berlebihan terhadap proses yang mestinya
dilakukan. Ini dapat memupus komitmen komunitas untuk tetap berpartisipasi
dalam pelaksanaan. Keberhasilan pengembangan komunitas hanya akan tercapai jika
kecepatan & percepatan pembangunan dilakukan sesuai dengan ritme yang ada
di komunitas itu sendiri. Keberhasilan setiap pekerja pengembangan komunitas
lebih ditentukan oleh kemampuannya menimbang-nimbang hal itu.
Proses pembangunan dapat dstimulasi dan didorong tetapi tidak dapat dipaksa,
dipercepat atau diperlambat. Kondisi ini sering mengakibatkan para perencana,
pengelola, pekerja pengembangan komunitas, politikus, dan birokrat yang
berkeinginan segera melihat hasil nyata dan terukur menjadi putus asa. Inilah
yang menyebabkan mengapa model pembangunan yang birokratis menjadi tidak sesuai
untuk melaksanakan pengembangan komunitas.
Pengembangan komunitas adalah proses belajar bagi komunitas itu sendiri.
Sementara itu, seorang pekerja pengembangan komunitas dapat saja sangat tergoda
untuk mempercepat proses dengan menggurui komunitas tentang apa yang harus
dilakukan atau dengna cara yang sopan mengajukan saran-saran persuasif.
13. Pasokan (Supply) Pakar Dan
Kepakaran Dari Luar.
Jawaban spesifik atas suatu masalah, struktur atau proses dari luar
komunitas kadang-kadang berguna. Tetapi yang lebih sering terjadi adalah bahawa
solusi dari luar komunitas tidak dapat digunakan secara efektif. Karenanya,
sesuatu yang bertumpu kepada komunitas selalu merupakan alternatif prioritas.
Tidak ada satu cara yang selalu tepat diberlakukan pada satu
komunitas. Dalam pengembangan komunitas prinsip paling penting adalah ‘jangan
pernah percaya sepenuhnya pada struktur dan solusi dari luar komunitas’
betatapun struktur dan solusi itu ditawarkan dengan maksud baik. Upaya
Pemerintah menetapkan satu kebijakan pengembangan komunitas yang mengatur
bagaimana sesuatu harus dilakukan adalah sia-sia dan justru bertentangan dengan
prinsip-prinsip pengembangan komunitas. Pemerintah dapat membantu dengan
penyediaan sumber daya, komunikasi, dukungan dan jaringan kerja, tetapi tidak
dengan menentukan tatacara pelaksanaan pekerjaan pengembangan komunitas. Semua
teknik, ketrampilan, keahlian proses dan struktur yang diterapkan
disuatu komunitas dengan hasil prima berlaku khusus untuk komunitas itu, tidak
dapat digunakan secara universal disembarang komunitas.
14. Pentingnya Pembangunan Komunitas
Pembangunan
komunitas terdiri dari penguatan interaksi sosial di dalam komunitas, membangun
kebersamaan, membantu komunitas berkomunikasi satu dengan yang lain dalam cara
yang mendorong terciptanya dialog yang efektif, saling memahami menuju
terlaksananya kegiatan-kegiatan dan tujuan bersama.
Hilangnya
nilai-nilai pentig suatu komunitas telah mengakibatkan terjadinya fragmentasi,
isolasi dan individualisme dan karenanya pembangunan komunitas menjadi penting
untuk merubah keadaan menjadi sebaliknya.
Pengembangan
komunitas yang baik selalu berupaya mempersatukan komunitas dan menjamin agar
setiap kegiatan komunitas diarahkan untuk membangun komunitas itu dengna
mencari upaya agar semakin banyak anggota komunitas yang berpartisipasi dalam
berbagai kegiatan. Hal ini akan memberi peluang bagi semua untuk
berinteraksi baik secara formal maupun informal. Suasana informal sering lebih
disukai. Dengan demikian, pembangunan komunitas tidaklah sesederhana
mengumpulkan orang-orang, tetapi mencakup upaya-upaya mendorong dan menyediakan
kondisi yang sesuai untuk bekerjasama, menyediakan struktur, mekanisme saling
membutuhkan dalam melakukan kegiatan bersama, dimana setiap orang dapat memberi
sumbangan dan menghargai sumbangan orang lain.
15. Keselarasan Antara Proses Dan
Hasil
Proses dan hasil sering dpertentangkan. Pendekatan pragmatis dalam
pengembangan komunitas lebih mengutamakan hasil (output dan outcomes),
sementara proses diabaikan. Apa yang di pandang lebih penting adalah hasil yang
dicapai, tetapi dengan cara bagaimana hasil itu dicapai menjadi
kurang penting. Sebaliknya, terlalu mengutamakan pada proses saja dapat menjauhkan
pengembangan komunitas dari hasil-hasil yang seharusnya dapat segera dicapai,
sekalipun hasil tersebut barulah merupakan hasil antara (intermediary outputs).
Sangat celaka jika proses-proses hanya menghasilkan proses-proses yang lain
lagi. Proses dan hasil harus dilihat sebagai dua bagian terintegrasi/menyatu.
Keduanya jadi bagian yang sama penting dalam pengembangan komunitas dan tidak
sebagai fenomena terpisah. Proses pastilah selalu berhubungan dengan hasil dan
hasil pasti terkait dengan proses. Tanpa keselarasan antara keduanya, mustahil
suatu kegiatan pengmbangan komunitas dapat menghasilkan sesuatu yang baik.
16. Keterpaduan Proses
Keterpaduan
proses juga harus dipandang dari adanya persesuaian dan keterhubungan antara
satu proses yang digunakan dalam melaksanakan satu bagian kegiatan
dengan proses yang digunakan dalam melaksanakan bagian kegiatan lainnya. Dengan demikian bagian-bagian
kegiatan dalam keseluruhan pengembangan komunitas tidak sekedar fragmen-fragmen
terpisah yang tidak terikat satu sama lain.
17. Anti- Kekerasan (Non Violence)
Untuk mencapai komunitas yang kuat berbasis anti kekerasan, maka
proses-proses anti kekerasan harus diutamakan. Mustahil proses yang mengandung
kekerasan dapat menghasilkan sesuatu yang tidak mengandung kekerasan. Dalam hal
ini anti kekerasan tidak saja dipahami sebagai tiadanya kekerasan fisik
diantara sesama anggota komunitas tetapi termasuk tiadanya kekerasan struktural
dimana suatu struktur sosial dan kelembagaan yang ada yang justru menjadi
sumber kekerasan.
Membiarkan adanya tekanan dari seseorang/pihak/kelompok kepada
orang/pihak/kelompok lain di dalam suatu komunitas dan atau pemaksaan kehendak
sama saja dengan membiarkan adanya kekerasan didalam komunitas.
18. Pengikutsertaan (Inclusiveness)
Penggunaan
prinsip pengikutsertaan didalam pengembangan komunitas berarti bahwa sekalipun
ada kelompok yang tidak sepakat atas sesuatu hal yang berhubungan dengan suatu
keputusan, kelompok itu tetap harus diikutsertakan dalam proses bukan malah
disingkirkan. Tidak saja perbedaan pandangan bahkan konfrontasi terkadang
diperlukan dan banyak cara yang dapat dipilih untuk melakukan dan menghadapi
konfrontasi.
Tidak ada resep tunggal untuk hal tersebut. Jangan pernah melakukan
provokasi dan jika terprovokasi jangan pernah melakukan tindakan kekerasan.
Upaya membangun dialog harus tetap diutamakan dalam berbagai situasi untuk
mengembangkan saling pengertian. Berusaha memahami cara pandang pihak lain
terhadap suatu persoalan sangat penting. Sekalipun tidak dapat menyetujui
cara pandang tersebut, rasa hormat terhadap pihak lain harus tetap dipelihara
dan merupakan prasyarat penting dalam pengembangan komunitas.
19. Konsensus (Mufakat)
Pelaksanaan prinsip anti kekerasan dan pengikutsertaan (inclusiveness)
memerlukan dasar-dasar pengambilan keputusan secara mufakat. Satu kelebihan
cara pengambilan keputusan secara mufakat adalah begitu keputusan diambil maka
semua pihak akan merasa memiliki keputusan itu dan lebih dipastikan semua pihak
akan cenderung menjaga dan mematuhi keputusan itu secara swakarsa. Mufakat
tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai tercapainya kuorum (50 % plus 1),
sementara selebihnya akan merasa tidak puas dan kecil kemungkinan dapat
menerima, menjaga dan mematuhi keputusan tersebut. Mufakat juga tidak dapat
dipahami sekedar kompromi sederhana yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan
sebagian besar orang.
Selain karena mufakat memerlukan proses yang relatif lebih lama jika
dibandingkan dengna teknik pengambilan keputusan yang lain harus pula dicamkan
bahwa mufakat bulat hanyalah ilusi yang tidak pernah terwujud. Karena itu
daripada berusaha sekuat tenaga untuk mengupayakan suatu mufakat bulat lebih
baik berusaha untuk mencapai mufakat optimum yang paling mungkin dicapai.
Bagian-bagian atau pandangan-pandangan yang masih diluar mufakat optimum
dicatat sebagai pertimbangan dalam proses pelaksanaan keputusan yang dispakati
melalui mufakat optimum itu.
20. Kerjasama
Kedua sudut pandang komunitas yaitu :sudut pandang ekologis dan sudut
pandang keadilan sosial lebih memerlukan struktur persaingan (kerjasama)
daripada struktur persaingan. Tantangan terberat untuk mewujudkan prinsip ini
adalah kenyataan bahwa sebagian besar kelembagaan yang ada sekarang di setiap
masyarakat (sistem pendidikan, sistem rekrutmen tenaga kerja, sistem ekonomi,
dsb) telah dibentuk berbasis pada struktur persaingan.
Persaingan yang paling sehat sekalipun cepat atau lambat akan
sampai pada situasi saling mengungguli,saling menghambat, saling melemahkan dan
bahkan saling meniadakan. Karena itu patut disadari bahwa seperti halnya
mufakat bulat, persaingan yang sehat itupun adalah ilusi yang tidak akan pernah
tercapai. Hal ini sangat beralasan karena persaingan sangat erat kaitannya
dengan hasrat untuk melampaui, memasang perintang, melakukan serangan dan
mendominasi pihak lain. Karena itu lebih baik berusaha menghapuskan gagasan
persaingan yang sehat dan mengembangkan pemahaman dan strategi persilangan
(kerjasama). Apapun bentuknya , persaingan selalu mengarah pada situasi
menang/kalah (win/loose), tetapi persilangan (kerjasama) selalu lebih mengarah
pada situasi menang/menang (win/win).
21. Partisipasi
Pengembangan komunitas harus selalu memaksimalkan partisipasi dimana setiap
orang didalam komunitas itu dapat dilibatkan dalam proses dan kegiatan
komunitas. Semakin banyak orang berpartisipasi aktif, semakin tinggi rasa
kepemilikan dan tanggung jawab terhadap apa yang sudah dimiliki dan
apa yang sedang diupayakan oleh komunitas.
Partisipasi tidak berarti bahwa semua orang harus terlibat di dalam semua
hal. Tiap orang memiliki kepentingan, ketrampilan dan kapasitas berbeda dan
partisipasi hendaknya dirancang dengan dengan mempertimbangkan hal itu.
Pengembangan komunitas haruslah selalu berupaya menyediakan kemungkinan terluas
bagi kegiatan yang memerlukan partisipasi banyak orang dan memberikan pengakuan
terhadap setiap sumbangan dan kesetaraan bagi setiap orang untuk terlibat.
Dalam konteks ini lagi-lagi hendaknya setiap pekerja pengembangan
komunitas memahami makna partisipasi secara lebih komprehensif.
22. Hak Komunitas Mendefinisak Kebutuhannya Sendiri
Banyak cara konvensional untuk mendefinisikan kebutuhan. Para penentu
kebutuhan yaitu : para ahli, perencana, dan pengelola pembangunan, konsultan,
pekerja pengembangan komunitas dan sejenisnya sering memiliki pandangan dan
bahkan kepentingan tertentu dalam menentukan kebutuhan komunitas. Itulah
sebabnya terlalu sering terjadi dimana perencanaan pembangunan mengandung bias
para ahli (expert bias). Celakanya bias ini selalu saja terulang.
Untuk mengatasi hal itu sedapat mungkin proses penentuan kebutuhan
dilaksanakan secara partisipatif untuk mencapai konsensus antara para ahli
penentu kebutuhan dengan komunitas. Komunitas dimungkinkan mendefinisikan dan
menyatakan kebutuhan yang mereka rasakan. Disinal perlunya instrumen-instrumen
perencanaan partisipatif .
Banyak metode
yang telah dikembangkan untuk perencanaan partisipatif tersebut, diantaranya :
PRA (Partisipatory rapid Apraisal), PLA (Partisipatory Action and Learning),
OOPP (Objective Oriented Project Planning) dan sejenisnya . Penggunaan metode
dan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif seperti
ini hendaknya diutamakan dalam merencanakan pengembangan komunitas
daripada penggunaan metode dan pendekatan perencanaan pembangunan konvensional.
Dari 22 prinsip-prinsip pengembangan masyarakat (Community Development)
diatas maka dapat dijelaskan secara singkat langkah-langkah penting dari konsep
Community Development (CD) tersebut :
·
Keikutsertaan masyarakat dalam mengungkapkan kebutuhan
dasar kehidupannya didalam proses perencanaan daerah
·
Penentuan
prioritas pembangunan daerah
·
Pelibatan dalam proses pengambilan kebijakan
pembangunan daerah
·
Penyediaan fasilitas dan utilitas oleh pihak swasta
dalam pemenuhan kewajibannya
·
Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi/ memantau
pelaksanaan pembangunan daerah termasuk pembangunan oleh pihak swasta
·
Prioritas dalam pemanfaatan fasilitas dan utilitas
permukiman serta pemeliharaannya
·
Keberlangsungan
kehidupan perusahaan
·
Keberlanjutan sumber daya alam & kelestarian
lingkungan
·
Kepastian hukum dan pelayanan administrasi usaha
·
Pengembangan
perencanaan selanjutnya
B. Nilai-Nilai Pengembangan Masyarakat
1. Menghormati
Kami menghargai
nilai yang melekat, martabat, keragaman, dan kemampuan dari semua individu,
keluarga, kelompok dan masyarakat. Dengan bekerja bersama dalam solidaritas
dengan orang-orang, kita menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kesehatan dan
hubungan yang produktif.
2. Keadilan
Kami menghargai
keadilan dan percaya bahwa kita harus berusaha untuk mengurangi ketidakadilan
dalam kondisi kesehatan, dan dalam hasil kesehatan.
3. Partisipasi bermakna
Kami menghargai
partisipasi inklusif berarti bagi semua orang dalam keputusan yang mempengaruhi
kehidupan mereka; kami percaya bahwa ini adalah penting untuk kesehatan yang
baik. Kami akan melakukan upaya untuk memasukkan orang-orang yang paling tidak
mendengar, untuk berpartisipasi dalam cara yang berarti, dalam keputusan yang
mempengaruhi kehidupan mereka.
4. Proses bermakna
Kami menghargai
harapan. Kami percaya bahwa pengembangan masyarakat dan perubahan dimulai
dengan orang-orang individu dan bahwa mereka harus memiliki harapan bahwa hal
berubah melalui tindakan kolektif. Kami percaya bahwa pengembangan masyarakat
adalah, proses dinamis yang sedang berlangsung perubahan sosial yang dapat
menyebabkan perbaikan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.
5. Integritas
Kami menghargai
kejujuran dan transparansi maksud dan prioritas kami dan percaya bahwa kita
harus menunjukkan akuntabilitas kami untuk semua dengan siapa kita bekerja.
Integritas adalah komitmen kami untuk bertindak dengan cara yang meningkatkan,
dan tidak mengurangi, nilai pengembangan masyarakat.
6. Penyertaan
Kami menghargai
keragaman dalam masyarakat dan kontribusi mereka.
7. Kolaborasi
Kami menghargai
bekerja sama dengan masyarakat dan mitra dalam atau di seluruh sektor.
8. Berharap
Kami menghargai
harapan. Kami percaya bahwa pengembangan masyarakat dan perubahan dimulai
dengan orang-orang individu dan bahwa mereka harus memiliki harapan bahwa hal
berubah melalui tindakan kolektif
BAB III
KESIMPULAN
1. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat ada 22, antara
lain
·
Keikutsertaan masyarakat dalam mengungkapkan kebutuhan
dasar kehidupannya didalam proses perencanaan daerah
·
Penentuan
prioritas pembangunan daerah
·
Pelibatan dalam proses pengambilan kebijakan
pembangunan daerah
·
Penyediaan fasilitas dan utilitas oleh pihak swasta
dalam pemenuhan kewajibannya
·
Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi/ memantau
pelaksanaan pembangunan daerah termasuk pembangunan oleh pihak swasta
·
Prioritas dalam pemanfaatan fasilitas dan utilitas
permukiman serta pemeliharaannya
·
Keberlangsungan
kehidupan perusahaan
·
Keberlanjutan sumber daya alam & kelestarian
lingkungan
·
Kepastian hukum dan pelayanan administrasi usaha
·
Pengembangan
perencanaan selanjutnya
2. Nilai-Nilai Pengembangan Masyarakat ada 8,
diantaranya:
·
Menghormati
·
Keadilan
·
Partisipasi
bermakna
·
Proses bermakna
·
Integritas
·
Penyertaan
·
Kolaborasi
·
Berharap
Daftar Pustaka
